Hilirisasi Produk Pertanian Berbasis Pedesaan

Pada satu kesempatan saya mengikuti Bapak Gubernur Sumatera Utara Letjen (Purn) Edi Rahmayadi pada acara pelantikan Yayasan “Marbisuk” di Mandailing Natal menyampaiakan harapan agar hilirisasi produk pertanian di Sumatera Utara harus menjadi perhatian. “Kita punya petani dan produksi cocao, tetapi tidak memiliki coklat sebagai produk hilirnya, Prancis tidak menghasilkan cacao, tapi produk makanan terbaiknya adalah coklat, jangan-jangan coklat dari Prancis bahan bakunya dari cacao yang dihasilkan petani Mandailing Natal” imbuhnya sambil tersenyum. Saya merasa mendapat spirit baru, karna program inilah yang dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara mikro.

Bercermin dari  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahap pertama (2015-2019), yaitu “meningkatkan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro” masih belum dapat terwujud seperti apa yang diharapkan. Padahal dengan pengembangan  industri hulu agro dan industri berbasis agro merupakan peluang  yang menjadi jembatan sinergi antara industri pengolahan dengan sektor pertanian sebagai penyediaan bahan baku.

Selain itu, Pengembangan industri hulu berbasis agro bukan saja meningkatkan nilai tambah produk pertanian akan tetapi mampu menampung migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Februari 2017, sektor pertanian mampu menyerap sedikitnya 39,68 juta orang pekerja atau 31,86% dari total penduduk bekerja (mencapai 124,54 juta orang). Namun angka ini mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan luas lahan yang diusahakan petani menjadi menyempit. Insentif (pendapatan) petani dari usaha taninya kecil serta kepastian regulasi yang kurang tegas.

Ironisnya, petani tidak memiliki posisi tawar terhadap produk yang dihasilkannya. Biaya yang dikeluarkan dalam mengelola usaha tani terlalu besar dalam penyediaan  sarana produksi seperti pupuk, pestisida dan bibit, sehingga  harga produk menjadi lebih mahal dibanding produk impor sejenis, yang pada akhirnya  kalah bersaing di pasar. Belum lagi kualitas produk yang dihasilkan terkadang rendah dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan konsumen sehingga harga jual menjadi murah. Kecilnya keuntungan yang diperoleh petani dari usaha taninya mendorong petani untuk beralih profesi ke sub-sektor lain seperti industri. Tidak bisa dipungkiri bahwa konsekuensi logis dari proses industrialisasi menyebabkan penurunan jumlah petani.

Langkah kongkrit yang bisa dilakukan untuk meningkat pendapatan petani adalah meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui hilirisasi produk pertanian  atau pengembangan  industri hulu berbasis agro. Kebijakan seperti ini telah dilakukan sejak tahun 2015, namun bersifat makro. Hilirisasi  lebih berbasis pada produk perkebunan seperti kelapa sawit, yang berbasis pada perusahaan besar. Sementara itu  industri pertanian berbasis perdesaan yang seharusnya bisa menopang jutaan tenaga kerja produktif malah seperti ditelantarkan, padahal para petani kecil di pedesaan merupakan tulang punggung sub-sektor pertanian dalam peningkatan pertumbuhan  ekonomi bangsa.

Hilirisasi  produk pertanian berbasis pedesaan bukan saja bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk, akan tetapi upaya meningkatkan lapangan kerja di pedesaan. Kelompok tani dan gabungan kelompok tani (gapoktan) dipasilitasi dan dibina melalui pengembangan kemampuan budidaya  petani, inovasi, teknologi dan permodalan dalam satu wadah yang disebut Usaha Migro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi atau apapun lembaganya yang jelas berorientasi pada unit usaha yang lahir dari petani. Ketika petani menghasilkan produk yang berlimpah pada musin panen, seperti jagung umpamnya,  jumlah produksi jagung  tinggi, harga rendah, permintaan meningkat dan penawaran kecil maka solusi yang harus dilakukan lembaga ini adalah hilirisasi produk,seperti tepung jagung, “Jasuke” (jagung susu keju),  pop corn, atau apapun produk sejenis, yang dapat meningkatkan nilai jual sehingga meningkatkan margin penerimaan petani. Sebaliknya pada musim paceklik, jumlah produksi sedikit, maka lembaga petani  berupaya untuk menstabilkan harga ditingkat hulu, dan tetap terus mengembangkan jenis produk tingkat hilir.

Contoh kecil upaya yang dilakukan “Koperasi Serba Usaha (KSU) Mandailing Jaya” terhadap produk kopi petani di kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal. Hanya perbaikan pasca panen dan tata niaga kopi saja, KSU mampu miningkatkan nilai jual petani antara 13.000 s/d 15.000/kg kopi tergantung kualitas kopi yang dihasilkan petani. Saya yakin banyak lembaga yang sama sudah terbentuk dan beroperasi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang hanya perlu pembinaan dan supporting dari pemerintah daerah.

Jadi hemat saya, revitalisasi atas gagasan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah perlu  diperjelas pada tingkatan mana yang harus diprioritaskan.Jika tidak, konsep hilirisasi tidak akan tepat sasaran serta tidak berdampak pada upaya meningkatkan pendapatan petani dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan.

” Tulisan diatas juga sudah terbit diharian Waspada, silahkan klik link berikut

Aren Komoditas Yang Prospek

Aren (Arenga pinnata Merr) sering juga disebut paula (Karo), bagot (Toba), bargot (Mandailing) aren (Jawa) merupakan jenis palem (palma) yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Tumbuh tersebar secara luas dihampir seluruh nusantara, khususnya di daerah perbukitan yang lembab. Walaupun dapat tumbuh sampai pada ketinggian 1300 meter dpl, namun pertumbuhan optimum pada ketinggian antara 500 sampai 700 m dpl dengan suhu lingkungan rata-rata 25 0C. Bunga aren berbentuk tandan dengan malai bunga yang menggantung. Tandan bunga jantan terpisah dengan bunga betina. Tandan bunga jantan yang terbentuk berpariasi antara 1 sampai 3 tandan/tanaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwa komoditas aren menjadi penopang kehidupan keluarga di beberapa daerah di wilayah Sumatera Utara. Ketika komoditas lain tidak lagi mampu memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup petani karena harga murah dan kondisi iklim yang tidak mendukung untuk produksi, disaat yang sama alam menyediakan komoditas subsitusi (pengganti) sebagai sumber pendapatan petani. Uniknya, pohon aren yang diusaha petani masih merupakan tumbuhan yang tumbuh liar di alam dan berkembang secara alami, bahkan baik tidaknya pertumbuhan dan produksi yang dihasilkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab alam.

Di lain sisi, jumlah populasi aren yang tumbuh di alam terus mengalami penurunan.   Kerusakan hutan dan alih fungsi kawasan hutan menyebabkan rusaknya keseimbangan ekosistem, akibatnya populasi tumbuhan ini berkurang  karena tidak diimbangi dengan kegiatan budidaya. Selain itu, inventarisasi aren juga belum banyak dilakukan sehingga jenis dan populasi tanaman ini kurang diketahui.

Hampir semua bagian tanaman bermanfaat dan bernilai ekonomis. Bagian fisik seperti tulang daun dapat dijadikan sapu, ijuk sebagai bahan baku tambang ijuk, sapu dan atap rumah. Buah yang muncul dari pelepah bunga betina biasanya mengandung tiga biji, memiliki inti  (endosperm) berwarna putih agak bening dan lunak sering disebut kolang-kaling dan biasa digunakan sebagai bahan makanan. Memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga baik untuk kesehatan. Batang tanaman yang tidak produktif lagi dapat dijadikan sumber tepung aren yang kaya karbohidrat. Setiap batang diperoleh tepung antara 100 sampai 150 kg, tergantung besar kecilnya batang. Tepung hun kwe dan tepung maizena yang banyak ditemukan di pasar mengandung 85% tepung aren.

Selain itu, hasil utama dari tanaman aren adalah nira. Nira merupakan cairan yang disadap dari tandan bunga  jantan yang terbentuk pada umur 12 sampai 16 tahun setelah tanam. Tandan bunga jantan yang terbentuk berpariasi antara 1-2 tandan. Nira merupakan hasil fotosintesis yang mengandung 10-15 % gula. Setiap tandan bunga jantan dapat menghasilkan rata-rata 5 liter nira/hari. Apabila tingkat rendemen produksi mencapai 10.48%, maka  setiap liter nira  menghasilkan 104.8 g gula atau 524 g gula merah/hari/tandan. Apabila luas lahan yang diusahakan   1 hektar dengan jarak tanan 9 x 9 meter, populasi 123 tanaman, maka  produksi gula merah/hari mencapai  ± 64,4 kg dengan asumsi setiap pohon memiliki  satu tandan bunga jantan. Harga gula merah dipasaran mencapai Rp. 20.000/kg, jadi penghasilan/hari/ha Rp 1.288.000,-dengan biaya produksi Rp. 600.000,- itu baru pendapatan dari nira, belum termasuk kulang kaling, ijuk dan lidi. Keuntungan yang diperoleh petani bisa  ditingkatkan apabila nira diolah menjadi bioetanol.

Melihat potensi aren yang  begitu besar, komoditas ini dapat dijadikan alternatif lain sebagai sumber peningkatan pendapatan petani. Penerapan teknologi budidaya dan penggunaan pola jarak tanam yang lebih lebar 10 x 15 meter umpamanya, diperoleh populasi 66 tanaman/Ha. Dengan pola jarak tanam seperti ini memungkinkan ditumpang sarikan dengan jenis komoditi lain, sehingga  petani  memiliki sumber pendapatan  menunggu  aren yang ditanamnya berproduksi.

Masalah yang sering dihadapi petani dalam budidaya aren adalah ketersediaan bibit dan teknik pembibitan. Biji aren memiliki masa dormansi (istirahat dari pertumbuhan) akibat kulit biji yang keras sehingga perkecambahan biji terhambat. Untuk mempercepat perkecambahan dapat dilakukan skarifikasi. Biji bagian emberio digosok dengan kertas amplas atau  batu asahan kasar sampai emberio (bakal biji) kelihatan, selanjutnya ditanam di pembibitan. Cara lain dapat dilakukan  dengan perendaman biji menggunakan air panas pada suhu 60 0C  selama 5 sampai 10 menit atau direndam  dalam larutan HCL dengan konsentrasi 95 % dalam waktu 15 sampai 25 menit. Namun, dengan perkembangan teknologi, perbanyakan tanaman secara vegetatif melalui kultur jaringan, akan diperoleh bibit yang lebih cepat tersedia, seragam dan memiliki karakter (sifat) yang sama dengan induknya.

Keterlibatan instansi lain seperti Balai Penelitian Tanaman Palma dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan serta perguruan tinggi  untuk menghasilkan varietas unggul dan inovasi teknologi akan membantu  pengembangan aren ke depan

” Tulisan diatas juga sudah terbit di harian Waspada, Minggu 23 Desember 2018, juga dapat dilihat pada link berikut, Waspada (Hal : 12-13 / 20)

Revitalisasi Karet Rakyat

“Pola tanam tumpang sari  seperti menanam padi gogo, palawija dan kacang-kacangan serta tanaman sayuran lainnya merupakan tanaman yang bisa diusahakan diantara tanaman karet”

Dalam sebuah seminar perkebunan baru-baru ini, saya menyampaikan bahwa sebahagian besar (hampir 90%) kebun karet yang  diusahakan petani bukan lagi kebun karet rakyat, akan tetapi “hutan karet Rakyat, Salah seorang peserta  tidak setuju terhadap istilah saya dan bertanya apa alasannya. Seperti diketahui Sumatera Utara terdapat sekitar 550 ribu ha lahan perkebunan karet dan 376.075,93 ha di antaranya merupakan perkebunan rakyat, sisanya  77.696,77 ha perkebunan PTPN. 59.072,52 ha merupakan perkebunan swasta nasional dan hanya 37.456,44 ha perkebunan asing.

Perkebuna karet rakyat yang hampir mencapai 68.4 % dari total luas perkebunan di Sumatera Utara, tumbuh  dan berkembang secara alami tanpa adanya sentuhan budidaya, perbaikan kultur teknis dan teknologi inovasi. Petani tidak pernah berpikiran untuk memperbaiki kesuburan tanah melalui pemupukan, pemeliharaan, penanggulangan hama dan penyakit, penyulaman tanaman yang sudah mati, teknik penyadapan serta pemeliharaan alur sadapan, semua dilakukan dengan kebiasaan dan diserahkan kepada alam. Akibatnya produksi tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Ironisnya lagi kebun karet rakyat merupakan kebun “warisan” dari orang tua bahkan ada yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang tidak lagi diketahui asal muasal dan sumber bibit yang ditanaman (bibit sapuan) serta umur tanaman sudah mencapai lebih dari 50 tahun. Padahal umur produktif dari tanaman karet hanya mencapai 25 tahun dengan catatan kultur teknis terpenuhi. Bagaimana mungkin tanaman berumur lebih dari 50 tahun akan memberikan produksi yang optimal. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan petani mencampur getah (lateks/lum) dengan bahan-bahan lain seperti kulit kayu hasil sadapan, tanah, bahkan batu dengan harapan total berat hasil produksi meningkat. Padahal cara seperti ini akan menurunkan kualitas lateks yang dihasilkan dan harga jual semakin rendah karna tidak memenuhi mutu bahan olah karet (BOKAR) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No 38 tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar.

Revitalisasi (peremajaan karet tua dan tidak produktif) merupakan langkah awal untuk meningkatkan produksi karet rakyat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani karet. Penggunaan jenis (klon) karet Unggul (adopsi klon) yang tidak saja menghasilkan lateks tinggi (2.500 kg/ha/tahun), akan tetapi mampu menghasilkan produksi kayu lebih dari 300 m3/ha menjadi salah satu alternatif yang harus dilakukan dalam revitalisasi karet rakyat. Klon-klon ajuran seperti klon BPMI1, PB 330, IRRC 100 dan IRR 118 bisa dijadikan sebagai klon rekomendasi. Di samping penggunaan klon unggul, peningkatan produktifitas dengan perbaikan  mutu karet alam yang dihasilkan petani agar memenuhi standard SNI Bokar yang telah ditetapkan serta  perluasan areal tanam juga menjadi aspek yang perlu menjadi perhatian.

Kebijakan revitalisasi karet rakyat tidaklah semudah apa yang dibayangkan. Program ini akan  dihadapkan pada persoalan pembiayaan. Rendahnya penerimaan dan keuntungan yang diperoleh petani, maka petani tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengubah tanaman karet yang dibudidayakan menjadi  tanaman karet yang unggul. Di sisi lain, lembaga keuangan (Bank) enggan memberikan pinjaman karena petani tidak memiliki agunan/jaminan. Selain itu petani akan kehilangan sumber penghasilan selama proses penanaman (replanting) berlangsung karena adanya rentang waktu menunggu produksi hingga 4 sampai5 tahun untuk bisa disadap dan menghasilkan.

Revitalisasi karet rakyat dapat dilakukan melalui “pola kemitraan bagi hasil”. Perusahan perkebunan karet nasional maupun asing menjadi “mitra” petani melalui pendampingan teknologi, inovasi dan pendanaan. Setelah berproduksi, maka petani memilki kewajiban untuk mengembalikan dana perusahaan yang digunakan selama proses produksi dengan menyisihkan sebahagian keuntungan yang diperoleh petani. Pengembalian dapat dilakukan dalam kurun waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Apabila pola kemitraan tidak mungkin dilakukan, maka pemanfaatan dana CSR (corporate social responsibility) perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani bisa menjadi alternatif. Pelatihan untuk menghasilkan bibit unggul dengan teknik okulasi (menempelkan mata tunas dari klon anjuran ke batang bawah) umpamanya. Peran pemerintah atau instansi terkait seperti Gapkindo  (Gabungan Perusahaan Karet  Indonesia) harus bertindak sebagai pasilitator untuk mempertemukan perusahaan, Balai Penelitian Karet dan kelompok tani. Setiap anggota kelompok tani dibekali keterampilan cara mengokulasi, Balai Penelitian Karet Sungai putih menyediakan mata tunas (mata entres) dan perusahaan menyediakan pendanaan. Kolaborasi seperti ini diharapkan akan menghasilkan kelompok tani karet yang mampu  menghasilkan bibit unggul berkualitas secara mandiri dan berkesinambungan.

Program revitalisasi karet rakyat jangka panjang dapat dilakukan dengan penerapan pola tanam 1/3. Penanaman hanya dilakukan 1/3 dari luas lahan yang dimiliki petani, sementara 2/3 bahagian lagi masih tetap berproduksi. Tujuannya agar petani tidak kehilangan mata pencaharian selama dilakukan peremajaan dan dana yang dibutuhkan petani tidak terlalu besar serta bibit yang dihasilkan kelompok tani melalui pelatihan mencukupi kebutuhan semua anggota kelompok tani. Pada tahun ke-5 setelah penanaman 1/3 awal berproduksi maka dilakukan penanaman 1/3 bahagian lainnya, demikian selanjutnya pada tahun ke-10 dan ke-15 masing-masing ditanam 1/3 bahagian lagi, sehingga pada kurun waktu 15 tahun, semua lahan petani karet rakyat sudah tertanami dengan bibit unggul.

Solusi lain yang lebih memungkinkan adalah penerapan pola tanam tumpang sari. Peremajaan dilakukan serentak untuk semua luas lahan yang diusahakan dan petani menanam tanaman semusim diantara tanaman karet. Komoditas seperti padi gogo, palawija (kacang-kacangan) dan tanaman sayuran lainnya merupakan tanaman yang bisa diusahakan diantara tanaman karet, sehingga petani masih memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai kebun karetnya menghasilkan. Melalui kebijakan pola tanam ini revitalisasi karet rakyat dapat  diujudkan.

Artikel diatas juga sudah terbit pada halaman Waspada Issuu Halaman 12-13 / 20 

Mengembalikan Kejayaan Bisnis Lada Di Sumut

Melirik sejarah  ditahun 1800-an, jauh sebelum tembakau Deli menjadi primadona komoditas perkebunan di Sumatera Utara, ternyata lada sudah menjadi sumber pundi-pundi masyarakat Deli. Lada masa itu merupakan salah satu komoditas perdagangan dunia yang dikenal dengan sebutan “The King of  Spice” atau Raja Rempah-Rempah. Tidaklah berlebihan sampai Jhon Anderson (1826) sekretaris penguasa jajahan Inggris di Penang takjub melihat hasil kebun rakyat khususnya lada. Kegigihan petani Karo, Simalungun dan Melayu kala itu menyebabkan Sumatera Utara menjadi sentra produksi lada. Bahkan menurut laporan Syahbandar kesultanan Deli, ekspor lada ke Penang kala itu mencapai 8.300 pikul setara dengan 518 ton, hampir separoh perdagangan lada dunia dipasok dari Sumatera. Namun kejayaan komoditas ini mulai  hilang sejak Sultan Deli mengeluarkan kebijakan untuk memberikan hak  sewa konsesi tanah kepada onderneming (pengusaha asing) termasuk hak merobah jenis tanaman yang diusahakannya seperti tembakau. Kebijakan  Sultan inilah yang menyulut pecahnya pemberontakan Sunggal. Petani-petani Karo dan Melayu di bawah pimpinan Datuk Kecil, Datuk Jalil dan anaknya Sulung Barat membakar rumah-rumah pengusaha perkebunan.

Tanaman Lada (Piper nigrum L) atau yang dikenal dengan sebutan merica atau sahang berasal dari daerah Ghat Barat, India. Banyak digunakan sebagai bumbu dapur dan bermanfaat bagi kesehatan karena mengandung capsaicin sebagai antiinflamasi, anti kanker, dan menurunkan berat badan. Selain itu, kandungan flavonoid, asam fenolat, vitamin A dan C mampu  mengontrol tekanan darah serta memelihara kesehatan jantung.

Di Indonesia, sentra produksi lada adalah Aceh, kepulauan Bangka-Belitung, Lampung dan Kalimantan Barat. Umumnya jenis tanaman lada yang  diusahakan adalah jenis lada merambat (lada panjat) seperti varietas Taijab, Saijab dan Merapin Tai Ayam yang merupakan varietas lokal ungggulan  Bangka. Walaupun varietas ini memiliki potensi produksi  hampir mencapai 4 kg/tanaman, jauh lebih tinggi dibandingkan jenis varietas lain yang hanya mencapai 1 kg/tanaman, namun jenis lada ini membutuhkan biaya produksi yang tinggi, terutama  biaya pengadaan  tiang kayu sebagai tiang panjat yang kini semakin sulit diperoleh, Pemeliharaan dan penen lebih susah karena tanaman tumbuh tegak memanjang bisa mencapai 4 meter serta  memerlukan pemangkasan dan pengikatan sulur. Untuk menekan biaya produksi dan alternatif mengatasi  masalah tersebut adalah dengan budidaya lada perdu.

Lada Perdu merupakan jenis tanaman lada yang tumbuhnya tidak memanjat (merambat), bertajuk rimbun, tidak memiliki sulur panjat sehingga tidak membutuhkan tiang panjat. Budidaya lada perdu memiliki  biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan lada merambat. Selain itu memiliki keunggulan lain seperti tidak memerlukan tiang rambatan, populasi tanaman per satuan luas lahan lebih banyak, Pemeliharaan dan penen lebih mudah (pemanenan tidak memerlukan tangga), tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, tidak memerlukan pemangkasan dan pengikatan sulur serta dapat ditanam sebagai tanaman sela. Untuk daerah perkotaan dengan ketersediaan lahan yang terbatas, budidaya lada perdu tidaklah menjadi masalah, karena lada perdu dapat ditanam di dalam pot/polibag. Efisiensi. Pemanfaatan lahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan rumah dan lantai terbuka gedung perkantoran atau dak atap rumah  toko menjadi alternatif budidaya lada perdu. Selain memiliki nilai estetika (keindahan) karena bisa menggantikan fungsi bunga, juga efisiensi penggunaan lahan sempit.

Hal lain yang  menarik dari budidaya lada perdu  adalah umurnya genjah (cepat menghasilkan). Umur 16 bulan sejak tanam lada perdu sudah  produksi dan mampu menghasilkan 300 g/tanaman dan 500 g/tanaman  pada usia 24 bulan.  Lada perdu berbuah sepanjang tahun, panen dapat dilakukan setiap minggu sekali dan mampu  berproduksi hingga umur puluhan tahun (bisa mencapai 20 tahun).

Sebagai gambaran peluang bisnis  lada perdu, untuk lahan seluas 1  hektar, lada perdu ditanam dengan jarak tanam 1.5 x 1.5 meter, maka jumlah tanaman per hektar  mencapai  ±4.444 tanaman. Jika panen pertama dilakukan pada umur 16 bulan, dengan potensi panen mencapai 0.3 kg/tanaman, maka produksi yang diperoleh sebesar 1333,2 kg. Kondisi sekarang harga lada di pasar hanya mencapai Rp. 65.000,-/kg (pernah Rp. 100.000/kg) maka diperoleh pendapatan sebesar Rp. 86.658.000,-/tahun atau setara dengan Rp 7.221.500/bulan dan pendapatan ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya umur lada perdu. Pada tahun kelima dengan potensi produksi sudah mencapai 0.6 kg/tanaman, maka pendapatan mencapai Rp. 173.316.000,-/tahun atau Rp. 14.443.000,-/bulan, sementara biaya operasional perbulan Rp. 5.384.000,- sehingga  total keuntungan Rp. 9.059.000,-/bulan. Besarnya keuntungan yang diperoleh memberikan gambaran bahwa peluang bisnis lada perdu lebih meguntungkan dibanding komoditas perkebunan lainnya seperti sawit maupun karet.

Untuk masyarakat perkotaan, dengan ketersediaan lahan yang terbatas juga dapat bertanam menggunakan polibag atau pot di pekarangan rumah. Dak atap rumah toko (ruko) dengan ukuran 100 m2, dengan jarak polibag/pot 1 x 1 meter dapat menanam lada perdu sebanyak 100 tanaman dengan potensi produksi yang sama dengan budidaya di tanah.

Melihat peluang bisnis budidaya lada perdu yang menguntungkan, tidak ada salahnya pemerintah dan dinas terkait memikirkan cara mengembalikan kejayaan lada di Sumatera Timur. Pemberdayaan “petani penggarap” yang “menguasai dan mengusahakan” lahan ex HGU PTPN II dengan  membentuk kelompok tani lada umpamanya merupakan salah satu langkah kebijakan yang saling menguntungkan. Konsep kemitraan pemerintah dengan kelompok tani penggarap untuk mengusahakan komoditas lada menjadi altrnatif yang mungkin bias mengembalikan kejayaan bisnis lada  di Sumatera Timur.

” Artikel diatas juga sudah terbit pada harian Waspada, dapat dilihat dari link berikut ini : Waspada Issuu hal 12-13 “

Wujudkan Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Kedaulatan, tidaklah selalu harus dihubungkan dengan kemampuan bangsa dalam mempertahankan negara dari gangguan dan intervensi negara lain, namun negara juga memiliki kewajiban yang sama  dalam meujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dalam konteks kedaulatan pangan, sesuai amanah Undang-undang nomor 41 tahun 2009, dinyatakan bahwa  negara dan bangsa berhak secara mandiri untuk dapat menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistim pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Di samping berdaulat, tentulah harus mandiri, bangsa dan negara memiliki kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Pentingnya mempertahankan kedaulatan bangsa, tidak kalah pentingnya  memikirkan   ketahanan dan kedaulatan pangan,. Dua aspek yang  saling terkait antara satu dengan lainnya. Kedaulatan bangsa akan terancam dan tak akan mampu dipertahankan apabila penduduknya kelaparan, tergantung pada produk pangan inport dan tidak mampu menentukan kebijakan pangannya sendiri. Negara akan terjajah seperti “burung dalam sangkar” hanya berharap makan dari tuannya dan tak mampu menghasilkan dan menyediakan makan sendiri, ironis memang bila kondisi seperti ini tetap terjadi tanpa adanya usaha yang sinergi dari pemerintah, masyarakat, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Bayang-bayang Teori  Maltus

Banyak orang mungkin sudah lupa atau sengaja melupakan  tiori yang populer pada abat ke XVII-an ini. Robert Maltus memprediksi bahwa kelaparan akan membayangi dunia karena Pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur, sementara ketersediaan makanan hanya bertambah menurut deret hitung. Walaupun kenyataannya Maltus mengabaikan kemampuan  manusia dalam meningkatkan produksi pangan. Kenyataan menunjukkan bahwa jumlah penduduk dunia pada saat ini yang hampir mencapai 7,2 miliar, 240 juta jiwa diantaranya berada di Indonesia. Jika laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,5% per tahun, jauh dari angka ideal yang semestinya di bawah 1% pertahun, diperkirakan pada 2030 jumlah penduduk kita mencapai 340-400 juta jiwa. Tingkat harapan hidup  masyarakat yang semakin meningkat, kondisi kesehatan yang semakin membaik, di masa mendatang pastinya ledakan jumlah penduduk yang tidak wajar akan menciptakan berbagai persoalan pelik seperti, krisis pangan, keterbatasan lahan tempat tinggal, kerusakan lingkungan, tingginya angka kriminalitas yang kesemuanya akan mengancam stabilitas dan kedaulatan suatu bangsa.

Berdasarkan realita yang ada, kekhawatiran ini wajar dan tidaklah berlebihan,  ternyata saat ini saja kita masih diterpa persoalan kenaikan harga cabai, bawang merah, daging sapi, daging ayam, dan sembako lainnya. disamping adanya komoditi tertentu langka dipasar. Tingginya tingkat konsumsi semakin sulit teratasi ketika jumlah penduduk melambung, sedangkan ketersediaan pangan sangat terbatas. Dilain pihak, dinamika pembangunan di semua lini membutuhkan lahan sebagai media sehingga muncul kompetisi pemanfatan ruang dan alih fungsi lahan yang  tidak terkendali. Kondisi ini diperparah dengan anomali cuaca akibat perobahan iklim  global (global climate change) yang berimplikasi terhadap penurunan produksi, bahkan resiko terjelek  bisa menyebabkan gagal panen.

Ketegasan Pemerintah dan Keterlibatan Perguruan Tinggi

Dengan tidak mengenyampingkan keterlibatan masyarakat dalam menghilangkan Bayang-bayang teori  Robert Maltus, pemerintah telah berupaya bersinergi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghilangkan trauma kelaparan yang akan melanda bangsa ini dengan cara meningkatkan produktivitas produk pertanian,  penerapan inovasi baru melalui pendekatan teknik budidaya, penggunaan mesin pertanian, perbaikan varietas (varietas unggul baru), penanganan dan pengelolaan  pasca panen (pengawetan dan prosesing) serta transportasi hasil pertanian yang lebih baik. Walaupun kenyataannya belum memberikan hasil yang maksimal, paling tidak kita masih mampu mempertahankan ketersediaan pangan nasional walaupun harus menerapkan kebijakan import komoditi-komoditi tertentu.

Andai kata  luasan lahan yang diusahakan petani tetap, tampa adanya alih fungsi, saya masih optimis bahwa ketersediaan dan kecukupan pangan nasional masih dapat diupayakan. Namun kenyataan yang terjadi,  tingginya permintaan akan lahan untuk pembangunan imprastruktur disatu sisi, yang merupakan efek dari  meningkatnya pertambahan penduduk serta berkembangnya ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan frakmentasi lahan pertanian pangan. Disisi  lainnya, keadaan ini semakin diperparah dengan diberlakukannya otonomi daerah. Pemekaran wilayah yang tidak didasarkan kepada rencana tata ruang menyebabkan ketidak jelasan terhadap peruntukan setiap kawasan. Termasuk penyediaan lahan pertanian pangan. Ironis memang, bayak lahan pertanian pangan produktif beralih fungsi dan terjadinya penyempitan luasan areal penanaman. Keadan inilah yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Kasus lain yang tidak kalah seriusnya adalah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan perkebunan. Petani dihadapkan pada dilema, tetap mempertahankan lahanya  ditanami komoditi pangan dengan ketidak jelasan keuntungan  atau dikonversi menjadi lahan perkebunan yang lebih menjanjikan. Lagi-lagi petani tidak ada pilihan, disamping ketidak berdayaan  terhadap bujuk rayu pengusaha perkebunan untuk menjual tanahnya, juga harapan untuk memperbaiki pendapatan.

Pemerintah bukan tidak pernah berbuat dan berusaha, lahirnya undang-undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Pemerintah RI nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, Peraturan Pemerintah RI nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan, sampai-sampai pemerintah memberikan rangsangan kepada petani berupa insentif dalam bentuk jaminan penerbitan sertipikat hak atas lahan yang diusahakannya, menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian dan membiayai penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan. Kesemuanya merupakan  gambaran bagaimana negara begitu seriusnya melakukan perlindungan terhadap lahan pangan sebagai kawasan strategis nasional.

Kenyataannya sekarang, apakah pemerintah telah menerapkan produk hukum ini secara tegas, serius dan konsisten, saya berpendapat tidak sepenuhnya. Alih fungsi lahan pangan terus terjadi, bahkan menurut saya malah tidak terkendali. Ketidak jelasan sangsi hukum, tidak semua daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki aturan tentang tata ruang, berimplikasi terhadap ketidak jelasan peruntukan setiap kawasan dan sedikit sekali pemerintah provinsi, kabupaten/kota memiliki  peraturan daerah (Perda) yang melindungi keberlangsungan lahan pertanian pangan. Saya pikir, sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah bertindak  tegas terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan menerapkan perundang-undangan dan peraturan yang ada, seperti memberi kewajiban yang tidak boleh tidak harus mencari dan menetapkan lahan cadangan sebagai lahan pengganti kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan, apakah berasal dari lahan terlantar  dan ataukah bekas hutan yang telah dibebaskan. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka  pemerintah harus memberi sangsi sesuai dengan UU nomor 41 Tahun 2009, dengan mencabut izin usaha umpamanya, menunda sementara pembangunan sampai kewajibannya dilaksanakan atau sangsi apa saja yang dapat memberikan efek jera.

Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai mesin produksi inovasi, seharusnya juga memberi solusi terhadap persoalan bangsa ini. Melahirkan teknologi budidaya untuk mendongkrak produksi, menetaskan benih unggul baru yang adaptif terhadap perobahan dan anomali cuaca serta menumbuh kembangkan potensi dan kearipan komoditi lokal yang dimiliki setiap daerah. Dengan konsep pengelolaan terpadu, bersinergi  antar komponen yang terlibat, saya yakin kedaulatan dan kemandirian pangan dapat terujud.

Keterlibatan Masyarakat

Tidaklah adil rasanya, kita sebagai warga negara melimpahkan semua tanggungjawab kepada pemerintah tanpa ada usaha kongkrit yang kita lakukan, walaupun pada kenyataannya undang-undang mengamanahkan bahwa negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara, namun kita juga memiliki kewajiban untuk  menghindarkan diri dan keluarga dari bencana kelaparan. Dipersifikasi sumber pangan dengan pemanfaatan sumber pangan lokal, efisiensi penggunaan lahan dan pemanfaatan pekarangan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi merupakan langkah awal yang bisa dilakukan. Walaupun pada kenyataannya masih banyak yang bias kita lakukan untuk meujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan. Tidaklah satu alasan bagi kita untuk mengeluh karena tidak tersedianya lahan untuk  bercocok tanan. Memanfaatkan pekarang rumah untuk budidaya sayuran dengan sistem hidroponik atau vertikultur merupakan solusi dalam pemanfaatan lahan sempit. Saya kadang miris melihat ibu-ibu yang membeli seikat “daun ubi, bayam, kangkung” dipasar untuk dijadikan sayur di rumah, padahal menanam jenis sayuran ini tidaklah susah dan tidak membutuhkan lahan yang luas. Dari kasus ini saya kadang berkesimpulan bahwa masyarakat kita sekarang telah terjebak pada pola kehidupan konsumtif dan instan. Tidak mau capek menanam, cenderung memikirkan yang sudah ada. Kalau boleh saya meminjam kata bijak “ buat apa menanam padi, lebih baik cari uang untuk membeli beras

” Artikel diatas juga sudah terbit diharian Waspada dengan mengakses link berikut , klik disini

.